Sabtu, 21 Juli 2018 / 8 Zulqaidah 1439 H | 10:22 WIB
Tlp: 0751-32374

Profil

Rencana Strategi

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka isu-isu Strategis BPKAD Kota Padang adalah:

 

1.        Pengelolaan Keuangan Daerah

a.     Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah

b.        Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah

c.        Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah

d.        Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

e.  Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f.        Perbaikan sistem pengendalian internal

g.   Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal BPKAD, atau koordinasi dan  konsultasi lintas SKPD

h.        Peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

i.          Peningkatan pembinaan SPKD terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAP.

 

2.        Pengelolaan Aset

a.     Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah

b.  Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan barang milik daerah khususnya telah adanya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 yang menjadi landasan pengelolaan barang milik daerah kedepan.

c.         Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan barang milik daerah

d.        Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah

e.     Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang cepat, tepat dan akurat

f.         Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang milik daerah

g.        Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada SKPD terhadap pengelolaan barang milik daerah

h.        Penillaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan berkelanjutan

 

3.        PeningkatanPenerimaan Daerah diluar PAD

a.   Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian

b.   Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, terkait dengan pendapatan berupa Bantuan Keuangan.

c.   Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi.

Upaya mengatasi permasalahan  di atas mencerminkan  kemampuan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif,  birokrasi yang  efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.