Sabtu, 21 Juli 2018 / 8 Zulqaidah 1439 H | 10:12 WIB
Tlp: 0751-32374

Layanan

Prosedur Pengentrian pada Modul Pertanggungjawaban/Pelaporan SIPKD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang (BPKA) Kota Padang dibentuk melalui Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan..

baca selengkapnya

Prosedur Pengentrian pada Modul Penatausahaan SIPKD

OBJEK PAJAKPengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.DIKECUALIKANPengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.Pengambilan, atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman..

baca selengkapnya

Prosedur Pengentrian pada Modul Anggaran SIPKD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang (BPKA) Kota Padang dibentuk melalui Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Padang. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan..

baca selengkapnya

Prosedur Penghapusan Aset

OBJEK PAJAKPenyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.DIKECUALIKANPenyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah DaerahPenyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan..

baca selengkapnya

Prosedur Penatausahaan Aset

OBJEK PAJAKPenggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.DIKECUALIKANPenggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah DaerahPenggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan..

baca selengkapnya

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) : Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang..

baca selengkapnya

Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

BANSOS atau Bantuan Sosial, yaitu program bantuan dana diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk ide-ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung khususnya, secara perseorangan atau kelompok. Bantuan Sosial, bersifat sementara, tidak terus-menerus, tidak mengikat dan tidak wajib.HIBAH, yaitu program bantuan dana berkelanjutan dan..

baca selengkapnya