Sabtu, 21 Juli 2018 / 8 Zulqaidah 1439 H | 10:04 WIB
Tlp: 0751-32374

Artikel

PENGELOLAAN ASET EKS BPPN

Oleh: Moh. Ilham Nurhuda dan Langgeng Suwito, SE.MCom
PENGELOLAAN ASET EKS BPPN
logo BPN

A. Pengantar

BPPN sudah berakhir, tetapi segala permasalahan berkaitan pasca pembubaran BPPN masih banyak tersisa dan sementara ini diserahkan ke Departemen Keuangan melalui Tim Pemberesan BPPN atau TP BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana kita ketahui, segera setelah BPPN dibubarkan pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Presiden (Keppres) dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai berikut :

Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN;

Keppres Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN;

Keppres Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

PP Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan Aset; selanjutnya disebut PT PPA (Persero) atau PPA.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tesebut, secara sederhana kerangka pelaksanaan tugas pasca berakhirnya BPPN dapat dilihat pada skema berikut :

B. Sisa Aset BPPN

Kesan yang selama ini sudah menjadi opini publik adalah BPPN hanya bertindak sebagai penjual dan pengobral aset-aset negara yang dikelolanya dengan harga yang murah, akibat tingkat recovery rate -nya yang sangat rendah. Dari sekitar total aset sebesar Rp650 triliun, dihasilkan recovery sebesar kira-kira Rp166 triliun (kurang lebih 27 persen). Hingga saat serah terima aset dari BPPN kepada Menteri Keuangan, sisa aset negara yang sudah berstatus tuntas (free and clear) dengan nilai Rp108,5 triliun (nilai buku) atau Rp11,685 triliun (nilai dasar pengalihan) dan akan diserahkan ke PPA. Aset tersebut merupakan aset-aset sisa yang belum berhasil dituntaskan restrukturisasi dan penjualannya oleh BPPN.

Total nilai aset ini berasal dari unit restrukturisasi bank (BRU) dengan nilai dasar Rp5,131 triliun berbentuk saham, termasuk saham bank-bank rekap yang belum terjual yakni saham Bank Permata, serta sisa saham Bank Danamon, Bank Niaga, BII, Lippo Bank, dan BCA. Sebesar Rp3,693 triliun berasal dari aset manajemen investasi (AMI) dalam bentuk hak tagih, sebesar Rp2,168 triliun aset properti, saham dan kredit senilai Rp674,1 miliar, dan surat berharga Rp17,7 miliar yang berasal dari Aset Manajemen Kredit (AMC).

Diantara aset-aset tersebut yang nilainya cukup besar adalah aset tambak udang Dipasena Citra Darmadja eks grup Sjamsul Nursalim, Tirtamas Group, Bakrie Nirwana Resort, dan PT Dirgantara Indonesia. Berikut tabel aset yang berstatus tuntas (free and clear) yang dikelola oleh PPA :

Selain aset yang sudah tuntas (free and clear) , BPPN juga menyerahkan aset yang belum tuntas (non free and clear) dengan nilai pasar sebesar Rp4,346 triliun dari total nilai buku Rp165 triliun. Aset ini akan dikelola oleh Tim Pemberesan yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Jumlah ini diperoleh dari AMC senilai Rp2,416 triliun serta AMI sebesar Rp1,929 triliun. Namun jumlah ini merupakan nilai sementara, karena masih akan dilakukan penilaian kembali oleh tim audit BPK berapa angka finalnya. Apalagi dalam perkembangannya, ada beberapa aset yang telah terjual tapi ternyata dibatalkan penjualannya oleh pihak BPPN, maupun dikembalikan oleh pihak pembeli, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan ada sejumlah aset yang memiliki dokumen tidak lengkap atau asetnya bermasalah.

C. TP BPPN Akhirnya Diperpanjang

TP BPPN dan PPA yang menangani sisa aset peninggalan BPPN nampaknya masih perlu waktu untuk menyelesaikan tugasnya secara optimal. Bahkan TP BPPN yang diberi tugas selama enam bulan sejak BPPN dibubarkan, berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2004, akhirnya diperpanjang selama lima bulan karena masih banyaknya permasalahan terutama terkait dengan audit sisa aset BPPN yang akan dialihkan ke PPA oleh BPK belum tuntas.

Namun walaupun demikian, permasalahan yang ada sudah semakin mengerucut sehingga pada masa perpanjangan itu Tim akan dibagi dalam beberapa pokja yang lebih kecil karena dipastikan sejumlah pokja bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa langsung ditutup. Kendati masa tugas tim pemberesan diperpanjang, belum tentu seluruh 'pekerjaan rumah' (PR) sisa aset BPPN itu bisa rampung, pembentukan kelompok kerja yang lebih kecil dimaksud untuk mempermudah pemberesan aset secara parsial.

Dalam waktu lima bulan tersebut ada pokja-pokja yang dikecilkan dan diselesaikan. Pokja yang yang dibentuk TP BPPN pada masa perpanjangan itu,akan memfokuskan diripada penyelesai aset dan akan segera ditutup begitu tugas yang diembannya rampung. Berdasarkan Keppres perpanjangan masa tugas TP BPPN, ketua tim adalah menteri keuangan, bukan nama, sehingga jika nanti hasil Pilpres II terjadi pergantian pemerintah,tidak akan menjadi batu sandungan bagi kerja tim tersebut.

Sementara itu menurut Sekretaris KKSK Lukita Dinarsyah Tuwo, perpanjangan tersebut terkait dengan penyelesaian audit sisa aset BPPN oleh BPK. Sebagai mitra kerja (auditee atau pihak yang diperiksa), tentu harus tetap mendampingi auditor sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hasil audit sisa aset dimaksud akan menjadi angka final pengalihan aset BPPN kepada PPA yang dibentuk khusus untuk melanjutkan kerja lembaga ad hoc tersebut.

TP BPPN juga sudah mempersiapkan opsi pengalihan penanganan kasus litigasi 1.100 kasus legal ke Departemen Keuangan, PT PPA (Persero), maupun Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Opsi ini ditempuh karena masih banyak tunggakan aset yang belum diselesaikan di lembaga tersebut. Menurut salah satu anggota TP BPPN, pada perinsipnya perlu ada lembaga pemerintah yang melanjutkan penanganan aset litigasi , karena untuk pengurusan di pengadilan memerlukan waktu yang lama sehingga selesainya masa tugas BPPN harus digantikan penanganannya oleh lembaga lain.

D. Optimalisasi Aset Eks BPPN

Berdasarkan PP nomor 10 tahun 2004 ditetapkan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset atau PPA adalah untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari kekayaan BPPN setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Kekayaan negara eks BPPN yang dikelola merupakan aset yang berstatus tuntas (free and clear) yang penyerahannya dari pemerintah c.q. Menteri Keuangan tidak dalam bentuk penyertaan modal, sehingga aset tersebut tetap merupakan kekayaan negara dan penyerahannya dari Menteri Keuangan kepada PPA dilakukan dalam bentuk kontrak manajemen antara Menteri Keuangan dengan PPA.

Pengelolaan aset negara tersebut, sesuai anggaran dasarnya, terdiri dari : (i) penjualan aset properti, saham dan piutang; (ii) penyewaan aset properti; (iii) penagihan piutang; (iv) kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset; (v) restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya; serta (vi) kegiatan kegiatan lain yang berkaitan langsung.

Permasalahan yang selanjutnya timbul adalah bagaimana tindak lanjut atas pengelolaan aset negara peninggalan BPPN agar dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat menambah kerugian negara, sebagai akibat dari pengelolaan kekayaan negara yang terkesan asal-asalan, seperti dikhawatirkan banyak kalangan pada saat aset tersebut dibawah pengelolaan BPPN dahulu.

Untuk itu, menurut Direktur Utama PPA Muhammad Syahrial yang juga mantan Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Manajemen Kredit (AMC), pihaknya akan berusaha melakukan optimalisasi aset eks BPPN agar dapat meningkatkan nilai aset yang dikelolanya. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dengan PT PPA (Persero), pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pihak pertama (dalam hal ini Menteri Keuangan) memberikan kewenangan kepada pihak kedua (PPA) untuk melakukan pengelolaan aset dengan ruang lingkup : (i) restrukturisasi aset; (ii) kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset; (iii) penagihan piutang; dan (iv) penjualan.

E. Kegiatan PPA

Masih menurut Syahrial, pada akhirnya perusahaan yang dipimpinnya memang akan menjual aset untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara, tetapi tidak asal jual. Ada aset yang akan dibenahi dulu baik manajemen, struktur keuangan, dan sebagainya, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Makanya disebut PPA atau Perusahaan Pengelola Aset, bukan sekadar Perusahaan Penjual Aset atau Proyek Para Ambisius, seperti yang sering banyak diplesetkan oleh beberapa kalangan.

Dalam rencana kerja yang dibuat PPA, ada empat fase kerja yang akan dilewati PPA. Pertama, fase konsolidasi, pemetaan aset, rencana strategis, dan implementasi. Proses konsolidasi dan rencana srtategis berlangsung mulai dari bulan Mei hingga September 2004. Implementasi penjualan aset dan restruskturisasi diperkirakan baru akan dilakukan pada kuartal keempat tahun ini. Dari nilai penyerahan aset tersebut, PPA menargetkan bisa memperoleh recovery rate aset bersih sebesar 112 persen. Angka tersebut sudah memperhitungkan biaya operasional dan biaya pengelolaan aset. Ditegaskan lagi oleh Dirut PPA yang sempat berkarier sebagai analis saham, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghasilkan angka tingkat pengembalian yang tinggi buat aset yang saat ini ada dibawah pengelolaannya. Pokoknya aset tersebut tidak akan dijual dibawah harga pengalihan.

Namun menurut pengamat ekonomi Dradjad Wibowo, perolehan aset recovery rate sebesar 112 persen bukan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan manajemen PPA. Kalau dibandingkan dengan nilai buku aset, berarti recovery rate menjadi cuman 12-13 persen. Angka itu masih terlalu kecil untuk dibandingkan dengan biaya krisis yang telah dikeluarkan oleh negara dan rakyat ini sejak lima tahun lalu sampai sekarang begitu besar. Akan lebih menyenangkan, apabila manajemen PPA menyatakan bahwa aset senilai Rp11 triliun itu sudah berhasil direstrukturisasi dan nilainya diperkirakan lebihdari Rp20 triliun.

Ditambahkan, PPA seharusnya tidak mengikuti jejak BPPN yang berkonsentrasi lebih banyak menjual aset dan menyetor uang tunai. Agar sesuai namanya, pengelola aset bukan penjual aset, semestinya PPA berkonsentrasi pada restrukturisasi dan mengelola aset secara profesional, sehingga aset-aset itu bisa menghasilkan cash flow untuk dirinya sendiri. PPA harus bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan yang dikelolanya agar kinerja keuangannya menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Bakrie Nirwana Resort, bisa ditawarkan kepada pengelola resor profesional, tetapi bukan untuk dijual melainkan untuk dikelola. PPA bisa memperoleh management fee dari kerjasama operasi tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang dikelola PPA bisa menghasilkan cash flow yang baik. Kalau operasi perusahaan sudah bagus, baru PPA menjualnya.

Namun bagaimanapun, yang sangat penting dari ukuran keberhasilan PPA adalah apabila PPA mampu bekerja dengan transparan, terbuka dan tidak main pat-gulipat. Kalau perlu dibeberkan saja kepada publik, nilai buku awal adalah sekian, nilai wajar sekarang sekian, dan hasil penjualan sekian, sehingga masyarakat dapat menilai atau punya perbandingan. Kemudian dijelaskan pula mengapa terjadi kemerosotan nilai aset yang begitu besar, dan apa penyebabnya. Manajemen yang baik akan menjadi modal untuk menjamin tidak adanya mekanisme pat-gulipat dalam penjualan aset.

Untuk menjaga agar tidak ada penyelewengan dalam penjualan aset, menurut Syahrial, PPA akan membuat sebuah mekanisme penjualan yang meminimalisasi kontak personal. Calon investor yang mau membeli diupayakan bisa melakukan due diligence tanpa bertemu dengan orang PPA. Caranya, mereka akan diberi password untuk bisa mengakses langsung data-data di sistem PPA sesuai kebutuhan masing-masing. Sistem yang selama ini dipakai BPPN akan disempurnakan lagi, agar jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa menyebabkan moral hazard . Wallahu a'lam. [Dari berbagai sumber]

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 

Artikel lainnya