Jumat, 27 April 2018 / 11 Sya'ban 1439 H | 09:37 WIB
Tlp: 0751-32374

Agenda

Launching pembayaran pajak online Pemko Padang

Waktu: 18 Maret 2014
Tempat: Balaikota Padang

Tahun 2013 ini, Pemerintah Kota Padang memberlakukan sistem pembayaran pajak online. Sistem ini akan diberlakukan bagi seluruh pajak daerah yang dikelola Pemko Padang.

Sekaligus tahun ini merupakan pelaksanaan atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan bertambahnya wajib pajak daerah kota Padang sebanyak 208.000 wajib pajak dengan potensi sebesar Rp38 miliar.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyatakan hal itu kepada wartawan usai membuka dengan resmi launching pembayaran pajak online Pemko Padang di Balikota Padang, Senin (18/3).

Dikatakan Mahyeldi, sistem yang disusun ini juga merupakan respon terhadap amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 serta menindaklanjuti Instruksi Prsiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government.

"Dengan diimplementasikannya layanan ini, maka seluruh proses pembayaran pajak akan akan ditangani lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman, mengatakan, dengan implementasi sistem pembayaran pajak online ini, masyarakat mendapatkan kemudahan sekaligus terdorong untuk lebih melek teknologi informatika (TI).

"Masyarakat mendapatkan kemudahan dan lebih cepat dalam melakukan pembayaran pajak," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan pajak ini pemerintah daerah lebih terfokus pada sisi pengadministrasian pajaknya. Sedangkan sistem pembayaran dilayani melalui akses pembayaran yang lebih mudah dan lebih luas sesuai dengan layanan yang disediakan oleh bank yang ditunjuk.

"Peluang kebocoran ataupun penyimpangan dapat diminimalisir. Karena, dengan sistem ini tidak ada dokumen yang bisa diubah terkait dengan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak," tukasnya.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumbar - Jambi, Ismiransyah Zein mengungkapkan bahwa dengan pengelolaan pajak sistem online akan memperkecil penyimpangan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyatakan akan selalu mendampingi Pemko Padang terkait pengelolaan pajak ini.

"Kami dari DJP Kanwil Sumbar Jambi akan terus memberikan bimbingan dan advokasi dengan mendampingi dan memberi masukan bagi Pemko Padang terkait teknik pengelolaan pajak dan pengalihan PBB," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, besar kecilnya pajak yang dapat dipungut sangatlah tergantung pada sistem dan mekanisme pemungutan, sumber daya manusia (SDM) serta partisipasi wajip pajak sendiri.

"Kita berharap pengumpulan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan dapat lebih maksimal dan wajib pajak juga menunjukkan kepatuhan yang signifikan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Syahrul yang ikut mendampingi Wakil Walikota menerangkan, jenis - jenis pajak yang dikelola daerah dan diberlakukan dengan sistem pembayaran online, ada 11 item.

"Adapun 11 item tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, PBB sektor pekotaan dan pedesaan," terangnya.

Syahrul juga mengungkapkan, sebagai mitra konsultan yang telah berupaya menyusun sistem dan infrastruktur jaringan sehingga pembayaran pajak secara online dapat terlaksana, yaitu pihak PT Rhido Usaha Bersama (RUB) dan PT Murfa Surya Mahardika. (der)

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar